CILACAP MBP-NEWS, "PTSL (Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum hak atas tanah "kata Eltoro kades brani Kec. Sampang Kab. Cilacap-jawa tengah, ketika di konfirmasi awak media ini di ruang kerjanya baru baru ini.
Hanya saja "katanya menambahkan "dalam pelaksanaanya selalu saja menimbulkan permasalahan mengingat sesuai permen agraria no.35-2016-anggaran pembuatan sertifikat tersebut di biayai APBN lewat DIVA BPNRI meski ada bebrp biaya yang di bebankan kepada pemohon spt patok, materai dan foto copy perlengkapan berkas-namun dlm kenyataanya jika kita menjlnkanya sesuai surat edaran keputusan bersama menteri agraria-menteri dalam negeri dan menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No.25/SKB/V/2017-No.590/3167A 2017-No.34 2017 di mana biaya yg di bebankan kepada pemohon tuk katagori V (jawa dan bali) sebesar Rp.150.000.- di pastikn tidak akan mencukupi.."paparnya.
Makanya saya pernah menolak program ini mengingat beberapa desa yang menjalankan selalu meledak dan menjadi sorotan publik dan baru di tahun ini saya berani melaksanakan itupun demi keamanan, keselamatan dan suksesnya program ini saya sangat hati hati sehingga jauh hari saya melakukan study banding dengan desa dan wilayah lain yang pernah menjalankanya bahkan saya sampai menghadap kepala kejaksaan negri cilacap tuk meminta saran dan arahanya.
Lebih lanjut eltoro menambahkan jika berdasarkan petunjuk kepala kejaksaan meski biaya yang di bebankan kepada pemohon melebihi aturan namun harus dalam asaz kepatutan dan biaya tersebut harus murni hasil keptusan musyawarah masyarakat tanpa di hadiri perangkat desa serta dlm musyawarah tersebut tidak menggunakan fasilitas kantor desa bahkan terkait pengumpulan biaya tersebut di lakukan oleh masing masing ketua RT "timpalnya.
Dan alhamdulilah pelaksanaan program ini bisa berjalan meski dengan segala keterbatasan bahkan menjadi sorotan para kepala desa lain karena di desa brani-berdasarkn musyawarah masyarakat-pemohon di kenakan biaya Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah).
Namun ktika awak media ini mempertnyakan" kenapa desa lain dlm pelaksanaan program tersebut melebihi Rp.300.000.-bahkan sampai Rp.500.000-bukankah ini merupakan indikator dalam mencari keuntungan pribadi....?!
Secara diplomatis eltoro menjawab "saya tidak bisa komentar mengingat besarnya biaya yang ditetapkan oleh desa yang melaksanakan program tersebut merupakan urusan rumah tangga masing-masing "tambahnya seraya menegaskan "yang penting dengan biaya sebesar rp.300.000.- kita bs menjlnkan program PTSL yang skaligus sebagai bukti bahwa kita mampu memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat tanpa melanggar aturan yang tlah di tetapkan karena kami murni berniat melayani dan mengabdi kepada masyarakat tanpa bermaksud sedikitpun mencari keuntungan pribadi "pungkasnya.( MBP- s u l i y o )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar