BANDAR LAMPUNG MBP-News, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Menindak lanjuti laporan beberapa masyarakat desa/kampung Bumi Agung Waykanan dengan tujuanya ialah agar bisa di proses secara hukum karena telah melakukan dugaan pungutan liar biaya pembuatan buku PTSL yang sangat mahal, Masyarakat setempat telah memeberikan hak kuasa sebagai pendamping Laporan terkait Pembuatan PTSL kepada beberapa lembaga tentang pembiayaan pembuatan sertifikat tanah yan melebihi ketentuan biaya tidak sesuai dengan keputusan pakta di lapangan.
Sedangkan Surat Keputusan Bersama (SKB)Tiga Menteri dan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 60 Tahun 2017 yang menetapkan biaya pembuatan Sertifikat perbuku Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hal ini yang menjadi acuan ketentuan dan tidak di indahkan oleh oknum-yang tidak bertanggung jawab sehingga apa yang telah di perbuat oleh para pembuat PTSL melebihi ketentuan yang sudah di tetapkan
Kejaksaan Tinggi (kajati) Provinsi Lampung akan segera proses atas laporan warga yang di duga melakukan pungutan liar dengan modus melakukan pengambilan dana yang sangat mahal terhadap masyarakat untuk pembuatan buku Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap masyarakat Bumi Agung Waykanan (14/03/19)
Kejaksaan tinggi Lampung melalui Stap Kepala Seksi Penerangan Hukum (kasipenkum) Ari wibowo, dalam kerjanya saat di konfirmasi mengungkapkan pihak nya segera melakukan proses atas laporan beberapa waktu yang lalu terkait dugaan yang di maksud "kini laporanya segera di proses dan sekarang atas laporan yang di maksud sudah di disposisikan pada bidang nya masing-masing"tegas ari.
Dirinya menambahkan -ari- semua laporan yang masuk ke kajati lampung tetap akan di peroses sesuai agenda jadwal yang di agendakan, namun tidak menutupi kemungkinan akan di disposisikan juga pada kabupan kota pada asal wilayah yang terlapor pada kajari setempat, ungkapnya.- (MBP-Karim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar