KABUPATEN SEMARANG MBP-News, Pengurusan Sertifikat massal /Prona /PTSL di Desa Wonoyoso kec. Pringapus saat ini menjadi perbincangan dari warga masyarakat Wonoyoso, dikarenakan ada permainan dari perangkat desa kepengurusan yang lama .
Menurut penuturan dari warga masyarakat wonoyoso mengatakan bahwa kepengurusan sertifikat massal warga ditarik per sertifikat sebesar 1 jt lebih dalam kurun waktu 2 tahun warga sering menanyakan kepada kadus dan perangkat Desa yaitu Bekel bernama Sutras juga merangkap sebagai Kadus tidak ada kejelasan, dalam hal tersebut yang menjadi tumpuan salah yaitu Kades yang baru.
Dalam hal ini Kades Wonoyoso yang lama Sutimin telah meninggalkan permasalahan tetapi yang menjadi korban kades yang baru karena telah di Demo oleh warga masyarakat wonoyoso tentang PRONA / sertifkat massal, Kades yang baru sempat bingung dengan pertanyaan warga yang menanyakan sertifikatnya, dengan kejadian tersebut Kades yang baru kemudian menanyakan sertifikat warganya ke BPN, BPN mengatakan bahwa belum ada kelengkapan data yang masuk hanya data Normatif saja dari Warga Wonoyoso.
Dari keterangan yang dihimpun baik warga ataupun Kades bahwa warga yang sudah mendaftar sekira 400 lebih yang mengajukan sertifikat ke Perangkat Desa, satu sertifikat di pungut biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), ada yang 5-6 juta karena memiliki lebih dari 1 tanah, dan dengan kejadian ini kades yang lama masih menyalahkan kades yang baru bahkan sempat mengancam dan mengintimidasi bahwa kades yang baru harus bertanggungjawab dalam hal ini, karena Kades lama berdalih sudah tidak lagi menjabat sebagai Kades dan masalah itu sudah menjadi tanggungjawab Kades yang baru.
Kades yang baru merasa tidak nyaman dengan masalah Prona, kemudian memanggil para kadus di balai Kades, setelah ditanya mereka awalnya sengaja tidak tahu bahkan menutup- nutupi siapa saja yang dipungut biaya sebesar itu dan uang tersebut dibagi dengan siapa saja, tetapi setelah didesak akhirnya mengakui bahwa warga awalnya ditarik biaya sebesar itu setuju dan sepakat dan dijelaskan melalui sosialisasi di balai Desa yang diketuai Sutras Bekel Perangkat Desa bahwa 550 rb untuk biaya PTSL dan 450 untuk biaya Mutasi yang 100rb untuk lain lain.
Tetapi hal itu disanggah dengan Kades yang baru bahwa menurut Perdes sudah ditentukan dari kecamatan biaya PTSL sebesar 450rb dan kenapa ditarik lebih, Dari Desa sebelah saja mengurus Sertifikat 6 bulan sudah jadi dengan dana 550rb, tetapi kenapa dengan biaya 1 jt lebih selama 2 tahun tidak jadi sampai sekarang terus uang itu dikemanakan?
Akhirnya dengan nada landai jawab para kadus sudahlah jangan dipermasalahkan kami dukung sepenuhnya pak Kades untuk program yang baru.
Jawab Kades, di dukung ya...didukung tetapi bagaimana masalah ini harus diselesaikan karena warga sudah geram....
Kades mendesak terus uang tersebut dikemanakan lalu jawab salah satu kadus bahwa uang tersebut dibagi dengan Kades yang Lama, dan berapa nilainya mereka tidak mau menyebutkan.
Dengan adanya kasus ini warga sudah geram merasa telah ditipu dan ingin melaporkan ke pihak berwajib, tetapi hal ini masih diredam Kades yang Baru dan Harapan dari masyarakat kepada Pemerintah kabupaten Semarang supaya masalah ini segera di usut tuntas dan para oknum agar diproses sesuai hukum, karena tidak hanya prona saja.( MBP-NEWS/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar