MBP-News Pasaman, Rapat Paripurna Istimewa ke-1 DPRD Kabupaten Pasaman, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pasaman Akhir Tahun Anggaran 2018.Di Gedung DPRD Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Jam 14:00 Wib , Senin 25 Maret 2019
Pada rapat paripurna istimewa ke-1 DPRD kabupaten pasaman tersebut terdapat 29 catatan pandangan fraksi-fraksi anggota DPRD kabupaten pasaman terhadap LKPJ akhir tahun 2018 bupati Pasaman
29 catatan anggota DPRD kabupaten pasaman tersebut ada pada tiga bidang yaitu bidang pemerintahan tentang aparatur dan ekonomi, bidang Pembangunan dan bidang kesejahteraan sosial
Yasri ketua DPRD kabupaten Pasaman saat memimpin rapat paripurna mengatakan LKPJ bupati Pasaman disetujui oleh DPRD kabupaten pasaman dengan catatan-catatan yang disampaikan pada pandangan fraksi-fraksi anggota DPRD kabupaten pasaman
Kata Yasri, persetujuan LKPJ dengan catatan-catatan Rekomondasi anggota DPRD tersebut dapat dimaklumi dan bertujuan agar menjadi masukan, pertimbangan dan pedoman didalam perbaikan jalannya penyelenggaraan pemerintahan untuk masa yang akan datang oleh bupati pasaman dan merupakan suatu keputusan yang tidak bisa dipisahkan dari keputusan ini, katanya.
Yusuf Lubis Bupati Pasaman "bersyukur " atas suksesnya pembahasan LKPJ bupati Pasaman akhir tahun 2018 dan berterimakasih atas kritikan, masukan dan sumbang saran anggota DPRD kabupaten pasaman kemudian akan menindak lanjuti catatan-catatan rekomondasi yang bersifat konstruktif tersebut, katanya
Catatan-catatan yang direkomendasikan anggota DPRD terhadap persetujuan LKPJ bupati Pasaman adalah :
Menghindari terjadinya konflik kepentingan didalam menempatkan mutasi PNS dalam jabatan tertentu dengan memperhatikan pangkat, jabatan, masa kerja, pengalaman, usia dan pendidikan
Didalam penyusunan perencanaan anggaran rasional, cermat dan terukur, menertipkan parkir, setiap hari pasar, menertipkan PKL dipinggir jalan, menkaji pemekaran kecamatan lubuk sikaping menjadi tiga kecamatan
Pemerintah daerah diminta membuat terobosan-terobosan untuk sumber PAD yang baru mengoptimalkan peranan Satpol PP pemberian izin dalam acara pesta tidak boleh mengganggu hak pengguna jalan, menyelesaikan batas antar nagari
Memproritaskan dan memperhatikan pembangunan pada daerah-derah terpencil, melakukan penataan asset, segera memperbaikinya penutup-penutup gorong-gorong trotoar, pelaksanaan tender/lelang dipercepat, serapan anggaran dimaksimalkan dan mengkaji ulang penanaman modal pada PT Equator
Berkoordinasi dengan Pemprov Sumbar untuk membangun SMK Teknik Bangunan, pengelolaan kebersihan dan persampahan di pasar-pasar harus dimaksimalkan, mengevaluasi Bumnag, program bedah rumah dan PKH harus tepat sasaran serta pelayanan puskesmas dan RSUD lebih dimaksimalkan. (MBP-News/Amri Masta)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar