ACEH MBP-NEWS, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa (SDAJ) Agung Kuswandono melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dan Benchmarking pengembangan produksi garam dan garam pangan halal serta fortifikasinya, Banda Aceh (02/7/2019). Dalam acara ini, Deputi Agung berharap agar Aceh menjadi salah satu provinsi pilot produksi garam Indonesia.
“Garam merupakan salah satu mineral penting yang telah menjadi perhatian pemerintah terkait ketersediaan, pengembangan produksi juga peningkatan kualitasnya. Untuk saat ini kapasitas produksi lahan garam masih sangat rendah, oleh sebab itu kami ingin Aceh dikembangkan untuk bisa menghasilkan garam lebih banyak dengan kualitas tinggi,” kata Deputi Agung di lokasi.
Deputi Agung memaparkan, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) produksi lahan garam rata-rata hanya 79 ton/ha, dengan terbesar di Pamekasan 120 ton/ha. Padahal total kebutuhan garam kisaran 4,000,000 ton. Oleh sebab itu daerah perlu mengembangkan lahannya untuk budidaya garam.
“Kita bisa bicara garam, lahan hingga pabrik pengolahan garam, karena garam ini merupakan produk luar biasa. Kalau Aceh bisa produksi garam, Aceh menjadi luar biasa. Sebab garam digunakan untuk sehari-hari, mulai dari penyedap makanan, untuk kosmetik serta untuk kesehatan seperti obat-obatan,” ujarnya.
Meminjam istilah yang digunakan salah satu narasumber dari unsur pengusaha garam Anwar, mewakili PT. Anta Tirta Karisma (ATK), Aceh berpotensi menjadi pilot project garam SAH (Sehat, Aman, Halal). Hal ini disebabkan oleh sebagian besar garam rakyat merupakan garam konsumsi. Memperhatikan kehalalan barang konsumsi sejak mulai produksi akan meningkatkan kualitas garam secara keseluruhan.
“Mohon para pemda setempat agar juga memikirkan lahan di mana yang bisa dimanfaatkan untuk menguatkan lahan garam agar lebih bermanfaat. Semoga Aceh bisa menjadi Provinsi Garam Indonesia. Apalagi kalau ada Investor masuk, potensinya bisa terus dikembangkan,” ujar Deputi Agung.
Dalam acara ini, Deputi Agung yang didampingi oleh Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral, Energi dan Non Konvensional Amalyos menjelaskan bahwa fortifikasi yodium pada garam dapat membantu mencegah stunting pada anak. Garam terfortifikasi yodium (minimal 30ppm) dibutuhkan dalam pertumbuhan dan kecerdasan anak.
“Pengaruh garam itu sangat besar untuk anak bangsa yaitu kadar yodium yang dicampur dalam garam tersebut. Oleh sebab itu kami mengundang BPOM, Badan Kesehatan, Kementerian/ Lembaga terkait dalam rakor ini untuk fortifikasi garam pangan,” jelasnya.
Fortifikasi adalah penambahan zat gizi dalam jumlah yang cukup pada suatu produk pangan, sedemikian rupa sehingga produk tersebut dapat berfungsi sebagai sumber yang baik bagi zat gizi yang ditambah, bagi masyarakat target yang telah ditentukan.
Kepala Sub Direktorat Inspeksi Pangan Risiko Sedang dan Bahan Tambahan Pangan BPOM Sondang Widya menjelaskan mengapa garam digunakan sebagai media fortifikasi karena digunakan oleh banyak orang dan dikonsumsi secara rutin, mudah diperoleh di manapun, harga murah dan terjangkau, serta produk stabil serta kesuksesan program fortifikasi melalui media garam telah teruji di berbagai negara.
“Garam Konsumsi dalam bentuk apapun, jika diedarkan di dalam negeri, merupakan pangan yang telah ditetapkan sebagai media fortifikasi, sehingga wajib diiodisasi dan terdaftar di Badan POM,” ujarnya.
Pengelolaan Sumber Daya Berwawasan Lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penanaman mangrove di Desa Lok Nga. Dalam kesempatan ini, Deputi Agung beserta jajarannya dan didampingi oleh BPDASHL Krueng Aceh. Kepada media Deputi Agung menjelaskan saat ini 52% lahan mangrove telah rusak, padahal mangrove ini sangat penting dalam ekosistem pesisir termasuk sebagai benteng alami mencegah abrasi. “Melestarikan mangrove adalah tugas kita bersama. Bukan sekedar tugas KLHK, (Kemenko) Maritim, atau KKP, tapi kita harus mengajak semua pihak untuk melestarikan mangrove. Pengelolaan sumber daya harus berwawasan lingkungan” tegasnya.
Usai melakukan penanaman mangrove, Deputi Agung beserta jajaran mengunjungi tambak garam Desa Lok Nga, tidak jauh dari site penanaman Mangrove. Desa ini juga menjadi lokasi produksi garam tradisi “garam rebus”. Kasie Pelayanan Usaha Pesisir Provinsi Aceh Afrizal bersama petani garam yang juga didapuk WWF sebagai Duta Mangrove menjelaskan bahwa sebelum tsunami Aceh, sedikitnya ada 35 KK yang menjadi petani garam, saat ini, hanya 2-3 orang saja yang menjadi petani garam. Namun demikian metode “garam rebus” dapat menghasilkan 400 kg garam sehari meskipun lahan garam yang tersedia tidak luas.
Asisten Deputi Amalyos menambahkan bahwa Provinsi Aceh sangat tepat untuk menjadi lokasi benchmarking (studi banding) garam yang sehat, aman dan halal (SAH). “Aceh memiliki tradisi garam rebus yang dapat menghasilkan garam yang halus, bersih dalam waktu relatif singkat. Nah, garam tradisi ini dapat ditingkatkan lagi kualitasnya dengan fortifikasi yodium ini. Jadi yang sudah baik akan lebih baik lagi” pungkasnya.(MBP-Ira)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar