MBP-NEWS PALEMBANG, Rabu (11/9/2019). Gubernur dituntut segera menghentikan aktivitas operasional PT Royaktana Mulia Kencana (RMK) Mining / PT Rantai Mulia Kencana (RMK) Energy yang terletak di Dusun Sungai Jangkit (Dusun VII) Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, banyak menimbulkan masalah salah satunya tidak ada izin Amdal dan menutup Jalan Jepang yang merupakan akses jalan umum.
“Dengan status jalan umum, berarti jalan Jepang dapat dimanfaatkan, difungsikan untuk kepentingan masyarakat banyak. Sejak dulu ruas jalan tersebut tidak boleh dikuasai perorangan ataupun perusahaan, ” tegasnya.
Masih kata dia, jalan Jepang dikontrak kepada Perusahaan Batubara, seperti dalam surat perjanjian antara Pemkot Palembang atau pihak pertama kepada PT RMK Energy atau sebagai pihak kedua, selama 10 tahun untuk jalan Jepang sepanjang 2,7 KM dan lebar 10 meter sebesar Rp 756 juta.
“Kami meminta Gubernur Sumsel untuk segera memanggil pihak Perusahaan untuk segera mengganti rugi lahan masyarakat yang diduga menyerobot tanah dan terjadinya penyalahgunaan hak atas tanah masyarakat sesuai dengan UU nomor 5 tahun 1960,” katanya.
Lebih lanjut Abror menegaskan untuk meminta Gubernur agar segera memanggil Walikota Palembang untuk membatalkan surat perjanjian kerjasama pemanfaatan jalan Jepang, antara Pemkot Palembang dan PT RMJ Energy yang dibuat 19 Januari tahun 2013, yang diketahui daerah tersebut bukan daerah Administrasi Kota Palembang melainkan wilayah Administrasi Kabupaten Muara Enim.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Pemprov Sumsel Edward Chandra menuturkan, pihaknya akan segera turun ke lapangan, karena didapati temuan terkait izin-izin Batas daerah, lokasi perusahaan ini berada di Muara Enim. (MBP-Alpiansyah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar