KANDANG AYAM BROILER KIAN MERAJALELA DI WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN

MBP-NEWS GROBOGAN, Sekarang banyak masyarakat yang memiliki modal untuk di kembangkan melalui usaha  bisnis ternak ayam broiler, sehingga tanah persawahan maupun kebun banyak didirikan kandang ayam tidak lagi hasil pertanian yang di harapkan malah justru berbalik ke usaha peternakan ayam broiler karena itu sangatlah menguntungkan besar bagi masyarakat yang mempunyai modal.

Apalagi kalau mereka mempunyai modal besar di mana-mana memiliki banyak kandang terutama mereka yang tergabung dengan Federasi Pekerja Mandiri (FPM) modal usaha di bantu oleh kemitraan dari kelompok FPM itu sendiri tidak akan rugi maupun akan bangkrut, tapi beda bagi peternak mandiri yang usaha perseorangan tanpa kemitraan hasil nya belum pasti.

Namun polemik saat ini banyak masyarakat yang resah dengan adanya kandang ayam di karenakan bau tak sedap dan lalat-lalat bertebaran dimana-mana apalagi yang usaha dagang warung seperti di alami Mbah Ru dan Suwarli warga Desa Wates kecamatan Kedung jati kabupaten Grobogan Jawa tengah, mengeluhkan adanya bau dan lalat-lalat juga jalan kondisi nya semakin rusak karena sering di lewati truk pengangkut makanan ternak juga hasil ternak ayam, di karenakan berdiri kandang ayam broiler di tengah-tengah perkampungan dan di pinggir perkampungan pemukiman penduduk sehingga  masyarakat banyak mengeluhkan.

Tim Media Bhayangkara Perdana News Grobogan menemui Kepala Desa Wates Iswahyudi  juga membenarkan bahwa banyak warga mengeluhkan adanya kandang ayam walau mereka bertempat tinggal di sekitar kandang ayam sudah mendapatkan kompensasi dan menandatangani ijin namun masih ada pro dan kontra dari warga.

Iswahyudi kepala desa Wates menuturkan bahwa seharusnya pihak yang punya kandang ayam harus melegalitaskan kepada pemerintah daerah untuk bisa nyaman dan aman apalagi ada pengawasan dari pemerintah semua akan berjalan dengan baik untuk kedepannya.

Harapan dari masyarakat  supaya pemerintah daerah khusus kabupaten Grobogan mau menindak lanjuti dan mengawasi, mendata tentang perijinan, menindak apabila tidak sesuai dengan prosedur pendirian dan mengkaji ulang   tentang sistem mekanisme nya tidak hanya tinggal diam demi berjalan nya pemerintah yang baik dan kondusif.(H MUHTAROM -Media Bhayangkara Perdana News Grobogan).