Bhayangkara Perdana News Semarang,30 Januari 2020.Aliansi Gerakan Rakyat menggelar aksi demontrasi menyikapi rencana pemerintah yg tengah menyusun draf RUU cipta lapangan kerja dalam konsep Omnibus law.
Demontrasi dengan cara konvoi pada hari Rabu tanggal 29 januari 2020 pukul 10.00 wib start dari polder tawang menuju balai kota semarang berlanjut ke titik tujuan di kantor gubernur jawa tengah jln pahlawan semarang, dari aksi yang di ikuti oleh serikat buruh, KASBI, FSPIP, SPUBG, SERIKAT BURUH KERAKYATAN, BEM UNNES & UNS SURAKARTA.
Dari masa aksi tidak berkeinginan di temui/Audensi hanya menyampaikan orasi dan press relase ke awak media dan masyarakat, Sempat juga diwarnai aksi pemblokade rute aksi oleh Aparat keamanan yang akhirnya dapat di tembus oleh masa aksi.
Dalam orasinya mengatakan bahwa penyusunan draf RUU yang akan di rampungkan dalam waktu 100 hari kerja ini telah memicu gelombang penolakan namun telah di abaikan oleh pemerintah, ketidak tranparansi dan keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunan draf RUU yang di buat dengan semangat mendongkrak investasi, Omnibu law dalam penyusunan draf RUU cipta lapangan kerja akan menjadi malapetaka yang akan memperburuk kehidupan buruh dan melenggangkan praktik perampasan ruang hidup serta kerusakan ekologis yang di dampakkan akan di pikul oleh masyarakat.
Aksi unjuk rasa dari FSPIS semarang di pimpin oleh ketua umumnya Karmanto SH,MH,Herdin LBH semarang dan KASBI di pimpin oleh Mulyono.
Oleh Aliansi GERAM dengan tegas menolak RUU tersebut dan menuntut agar 1.pemerintah membatalkan penyusunan mengenai Ruu cipta lapangan kerja dan Ruu lain dlm kerangka Omnibus law. 2. Pemerintah membuka partisipasi aktif masyarakat sipil dalam setiap penyusunan dan perubahan kebijakan. 3.pemerintah fokus terhadap pemenuhan hak hak hak masyarakat miskin, marginal dan kelompok rentan. (BANU Media bhayangkara perdana news jawa tengah).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar